Program pengabdian masyarakat yang dilakukan tahun ini berfokus mengenai dampak ekonomi dari Pandemi Covid-19 terkait regulasi pemerintah berupa pembatasan aktivitas membuat banyak performa di berbagai sektor bisnis menurun, terutama bagi perusahaan besar atau korporasi. banyak pelaku UMKM yang kesulitan untuk memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi ini baik bagi “pemain” lama maupun yang baru terjun ke dunia wirausaha sejak pandemi Covid-19 ini. Proses pengabdian masyarakat meliputi kegiatan tahap FGD, tahap survey, tahap sosialisasi, tahap pelatihan, tahap pendampingan, dan tahap evaluasi. Terlebih di masa pandemi Covid-19 sekarang ini dimana dengan diberlakukannya pembatasan aktivitas fisik diluar rumah dan mengakibatkan banyak dari pendapatan yang dilakukan oleh bisnis secara konvensional menurun dan mendorong mereka untuk beralih tempat berjualan ke ranah dunia maya dikarenakan meningkatnya aktivitas pengguna media sosial. UMKM yang berada di Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2021 hingga sampai saat ini.
 
Kata Kunci:

<p><strong><em>Abstrak.</em></strong><em> </em><em>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan terhadap kinerja melalui motivasi kerja. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengambilan sampling insidental, berjumlah 66 orang pembatik di Jawa Tengah. Pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis jalur yang diolah dengan program SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kakarteristik individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja; 2) karakteristik pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja; 3) motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja; 4) karakteristik individu tidak signifikan terhadap kinerja; 5) karakteristik pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.</em></p><strong><em>Kata Kunci</em></strong><em>: Karakteristik Individu, Karakteristik Pekerjaan, Motivasi Kerja, Kinerja</em>

Kulit buah rambutan (Nephelium lappaceum L) diketahui mengandung senyawa aktif flavonoid. Beberapa flavonoid dari tanaman diketahui mempunyai aktivitas antioksidan dan memiliki kemampuan melindungi kulit terhadap paparan sinar ultaviolet (UV). Tujuan penelitian untuk menganalisis nilai dan kategori SPF ekstrak dan sediaan krim kulit buah rambutan (Nephelium lappaceum L) sebagai tabir surya. Flavonoid dalam ekstrak kulit buah rambutan (Nephelium lappaceum L) diidentifikasi secara kualitatif dengan pereaksi warna dan metode kromatografi lapis tipis (KLT). Pengujian aktifitas tabir surya dilakukan secara in-vitro menggunakan spektrofotometer UV dan perhitungan nilai SPF digunakan metode Mansur dengan variasi konsentrasi ekstrak dan sediaan krim kulit buah rambutan. Hasil penapisan fitokimia dan uji KLT menunjukkan bahwa kulit buah rambutan mengandung flavonoid. Hasil penentuan nilai SPF pada ekstrak kulit buah rambutan  menunjukkan bahwa nilai SPF 11,49 (80 ppm), 12,94 (90 ppm), 20,95 (100 ppm), 24,18 (110 ppm) dan 26,07 (120 ppm) dengan kategori maksimal sampai dengan ultra. Sediaan krim ekstrak kulit buah rambutan menghasilkan nilai SPF 25,48 (1%), 38,36 (2%), dan 42,87 (3%) dengan kategori ultra.

Diskursus politik pada hari ini tidak dapat dilepaskan dari penggunaan media sosial. Banyak aktor politik menggunakannya untuk melakukan kampanye isu hingga menyerang lawan politik demi memengaruhi opini publik. Salah satu instrumen yang digunakan oleh aktor politik dalam menggunakan media sosial ini adalah akun bot. Akun bot merupakan akun daring yang beroperasi secara otomatis yang seluruh aktivitasnya dalam akun tersebut bukan merupakan hasil dari tindakan seseorang. Penggunaan akun bot ini dinilai banyak ahli demokrasi dan ahli hukum sebagai penurun kualitas demokrasi di suatu negara. Walaupun demikian, masih banyak negara yang belum menerapkan regulasi terhadap penggunaan akun bot ini termasuk Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan tinjauan hukum terhadap penggunaan akun bot dalam rangka memengaruhi opini publik di Indonesia. Menggunakan teori demokrasi deliberatif, tulisan ini melihat bahwa penggunaan akun bot oleh aktor politik dapat mencegah tujuan demokrasi yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 tidak tercapai. Penulis kemudian merekomendasikan regulasi penggunaan akun bot ini melalui revisi UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disertai dengan argumentasi pro-kontra yang perlu diperhatikan dalam penerapan hukum tersebut.