Gangguan tumbuh kembang adalah kondisi individu mengalami gangguan kemampuan bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kelompok usia. Hasil ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan ibu anak dan sedikitnya pengetahuan, wawasan dan informasi mengenai pengasuhan dan pengawasan yang optimal terhadap anak. Stimulasi yang tepat akan merangsang otak balita sehingga perkembangan kemampuan gerak, bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian pada balita berlangsung optimal sesuai dengan umur anak. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa deteksi dini dan intervensi fisioterapi yang diberikan pada kelompok bermain kecamatan Palu Selatan Rt 03/Rw 04 pada bulan februari 2022, kegiatan ini diikuti oleh 6 keluarga dengan sampel anak sebanyak 7 orang. Tahapan kegiatan yang dijalankan penyuluhan kesehatan, demonstrasi pelaksanaan, monitoring serta evaluasi kegiatan. Metode yang digunakan dengan mengisi kuesioner pra skrining perkembangan (KPSP) dengan beberapa pertanyaan diisi “ya” dan “tidak”. Dari hasil tersebut dilakukan evaluasi berkala sehingga didapatkan 6 anak tumbuh kembangnya sesuai dengan umur ditandai dengan berwarna hijau dan 1 anak tumbuh kembangnya masih meragukan ditandai dengan berwarna kuning. Sehingga, diharapkan apabila masyarakat atau orang tua anaknya mengalami gangguan tumbuh kembang agar tidak ragu untuk memeriksa dini ke fisioterapis terdekat atau fasilitas kesehatan sesegera mungkin.
 
 
Kata kunci : Deteksi Dini, Tumbuh Kembang

Counseling about drug abuse is very important, especially among youth generation. This age period is a group that is prone to drug abuse because of the desire to do experiment, seek identity, seek recognition and lifestyle. The counseling aims to provide knowledge and understanding about the disadvantages of drug abuse, the impact of drug abuse and the legal impact of drug abuse. This counseling is important as a preventive effort to overcome the danger of drugs. Hopefully, the youth generation will be more interested to find out what drugs are and examine the pros and cons without having to try and learn from other’s experience.

ABSTRACT               Homologation is the ratification of reconciliation by the judge on the agreement between the debtor and creditor to end bankruptcy. Bankruptcy is one way to resolve debt disputes that smother a debtor, where the debtor no longer has the ability to pay his debts to his creditors. One of the bankruptcy decisions that will be studied in this research is the Semarang District Court Decision Number 2/Pdt.sus-Pailit/2020/PN.Smg.  Regarding the request for cancellation of homologation, by discussing the problem of analyzing the judge's consideration in the decision of the Semarang District Court No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg regarding the Request for Cancellation of Homologation and its legal consequences. Based on this, the type of this research is normative juridical with a case approach, the research specification is descriptive and analytical. The data used is secondary data, which is taken by means of literature study and documentation study. The data is then analyzed qualitatively. From the results of this study, it can be concluded that the consideration of the Panel of Judges to grant the Petitioner's request in the Decision of the Semarang District Court No.13/Pdt.Sus-PKPU/2018.PN.Smg is correct because the Respondent was proven negligent/default in fulfilling the contents of the Homologation agreement agreed between PT.BMI TBK and PT.TS in their arrangement there are achievements that must be fulfilled by PT.TS,  namely the payment of debt of 82% (eighty two percent) of the total principal debt of the Respondent to the Petitioner or the equivalent of Rp.106,604,576,766, - (one hundred six billion six hundred four million five hundred seventy six thousand seven hundred and sixty six Rupiah) no later than 6 (six months) from the date of the Homologation Decision This is in accordance with the contents of Article 170 paragraph (1) of Law No. 37 of 2004. Legal consequences from the Semarang District Court Decision No.2/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Smg PT.TS must be Bankrupt with all the legal consequences this is in accordance with Article 291 paragraph (2) of the Bankruptcy Law and PKPU.  Keywords : Decision, Court, Cancellation, Homologation.

Dalam penelitian berjudul Pemidanaan Terhadap Pelaku Berusaha Menggerakkan Orang Lain untuk Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Kejahatan Makar dalam Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst , bertujuan untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan makar dan pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis yang diperoleh dari studi pustaka. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan makar dalam Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst didasarkan pada dakwaan yaitu Pasal 104 dan Pasal 110 KUHP, pembuktian, tuntutan, pembelaan, dan juga unsur-unsur Pasal terpenuhi. Dalam Putusan Nomor 1116/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sesuai dengan Pasal 104 KUHP jo pasal 110 ayat (2) ke-1 KUHP, dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan 5 hari. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana meliputi pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Terhitung mulai 2019 hingga Januari 2020, tunggakan dari pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah mencapai 450 miliar rupiah, jumlah itu terdiri dari 1,5 juta kendaraan yang belum membayar pajak. Untuk membantu masyarakat yang belum membayar pajak, maka dikeluarkanlah kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah, yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2020 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Bermotor Dalam dan Dari Luar Provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan mengkaji implementasi kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, dan upaya mengatasinya. Berdasarkan hal itu jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian diskriptif analitis, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara : wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah  tahun 2020 dilakukan dalam 4 tahap, yaitu : sosialisasi melalui media cetak maupun media elektronik, penyesuaian aplikasi online dalam Sistem Administrasi Kendaraan Pajak Online (SAKPOLE) yang pemberlakuannya dimulai tanggal 17 Februari 2020, pelaksanaan serentak di seluruh wilayah UPPD/Samsat se Jawa Tengah mulai tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 16 Juli 2020. Semua proses pendaftaran harus sudah selesai dan melakukan pembayaran sampai dengan 16 Juli 2020 pukul 15.00 WIB, dan Evaluasi. Implementasi kebijakan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Dan Kendala yang dihadapi dalam implementasi pembebasan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Tengah, yaitu karena adanya pandemi covid-19 ini membuat jumlah Wajib Pajak yang datang ke Samsat berkurang karena adanya anjuran dari pemerintah agar tetap jaga jarak dan tetap tinggal dirumah. Kendala tersebut diatasi dengan cara melakukan pembaharuan aplikasi SAKPOLE (Sistem Administratif Kendaraan Pajak Online) untuk pembayaran pajak tahunan.

Permasalahan  penelitian  ini  tentang  bagaimana  pertanggungjawaban  pidana    notaris  dalampemalsuan akta keterangan waris dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap notaris pemalsuan akta keterangan waris berdasar Putusan No. 259/ Pid.B/ 2015/PN.Cjr. Jenis/tipe penelitian ini penelitian hukum normatif dengan pendekatan   kasus  dengan  spesifikasi penelitian   deskriptif analitis.  Jenis  data  yang  digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data studi pustaka dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian berdasar Putusan No. 259/ Pid.B/ 2015/ PN.Cjr,perbuatan   Terdakwa  Notaris  AW  dalam  pemalsuan  akta  keterangan  waris  memenuhi unsur-unsur kesalahan yang meliputi (a)dalam membuat akta keterangan waris, Terdakwa Notaris AW merupakan seseorang yang mampu bertanggungjawab; (b) adanya hubungan batin Notaris AW dengan perbuatannya,  yang  berupa kesengajaan  dalam membuat   salinan akta keterangan waris yang berbeda isinya dengan minuta akta; dan (c) tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap notaris dalam pemalsuan akta keterangan waris berdasar Putusan No. 259/ Pid.B/2015/ PN.Cjr didasarkan pada pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. Pertimbanganyuridis didasarkan pada surat dakwaan, alat bukti, surat tuntutan, pledoi dan unsur-unsur pasal yang didakwakan, sedangkan pertimbangan nonyuridis didasarkan pada hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana, aspek filosofis pemidanaan dan aspek sosiologis serta psikologis dampak/pengaruh sanksi pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa Notaris AW.

Administrasi kependudukan  merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Salah satu wujud administrasi kependudukan ialah e-KTP. e-KTP atau KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Bukan hanya Warga Negara Indonesia saja yang diwajibkan memiliki e-KTP, Warga Negara Asing juga diwajibkan memiliki e-KTP. Orang asing   yang diakui sebagai penduduk Indonesia mempunyai izin tinggal tetap selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak dibatalkan. Pemilihan Umum merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara     berkala    dalam    waktu    tertentu.    Dalam    pelaksanaanya,    panitia    akan mendaftar penduduk dan akan memeriksa e-KTP sebagai bukti identitas warga negara. Warga Negara Asing (WNA) tidak memiliki Hak Pilih pada Pemilu meski memiliki KTP-elektronik. Kepemilikan KTP-el diikuti dengan   ketentuan tidak terlibat dalam proses politik, baik itu memiliki hak dipilih maupun hak untuk memilih. Kepemilikan KTP-el tersebut hanya sebagai identitas sementara selama WNA tinggal di Indonesia. Metode pendekatan penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran    terhadap    peraturan    yang     terkait    permasalahan    yang    dibahas, sedangkan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Dalam hal ini pemerintah hendaknya memberikan penyuluhan  terhadap  Warga  Negara  Asing  yang   ingin  menetap  dan  menjadi Warga Negara agar tidak menimbulkan berbagai polemik yang akan mendatang seperti pemilihan umum di Indonesia.

Artikel  ilmiah  ini  membahas  tentang penyelesaian  sengketa  wanprestasi ekonomisyariah dalam Putusan Pengadilan Agama Banyumas: 1794/Pdt.G/2018/PA.Bms, Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, spesifikasipenelitiannya deskripstif analitis. Metode pengumpulan datanya studi kepustakaan dandokumentasi, data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Dalam artikel    ilmiah            ini            bahwa    putusan    Pengadilan    Agama    Banyumas    Nomor1794/Pdt.G/2018/PA.Bms  sudah sesuai dengan Hukum Islam. Islam menekankan kepadaumatnya agar memenuhi akad-akadnya berdasarkan pada Al-Qur an Surah Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, Pengadilan Agama Banyumas telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan ajaran Islam dalam Surah Al-Hujurat 9-10. Dan Putusan Pengadilan Agama Banyumas sesuai dengan prinsip keadilan berdasarkan kesepakatan damai tanggal 25 Maret 2019 yang berarti kedua belah pihak menyetujui isi dari kesepakatan tersebut.  

Formulasi delik zina dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak mencerminkan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, karena itu perlu adanya pembaharuan hukum pidana yang   sesuai dengan falsafah bangsa   Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini berusaha mengkaji tentang bagaimana formulasi delik zina dalam KUHP dan formulasi delik zina dalam RKUHP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi delik zina dalam KUHP adalah kebijakan yang bermasalah karena hanya memidana pelaku yang salah satu atau keduanya telah terikat oleh perkawinan dan sifatnya sebagai delik aduan absolut serta ancaman pidananya yang sangat ringan, karena itu sangat tidak sesuai dengan nilai- nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai moral dan agama. Untuk kebijakan formulasi delik zina dalam RKUHP terdapat perluasan substansi yaitu pelaku zina tidak hanya mereka yang salah satu atau keduanya telah terikat oleh perkawinan melainkan mereka yang sama-sama masih lajang dapat dipidana karena zina. Namun yang menjadi permasalahan adalah karena sifatnya masih sebagai delik aduan absolut serta ancaman pidanya sangat ringan.

Proses penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika di Indonesia, diantaranya dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian tindak pidana peredaran narkotika ini difokuskan di wilayah BNN Provinsi Jateng. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan tersangka atas nama BBG alias Bembeng di BNN Provinsi Jateng dan apa kendala serta upaya mengatasi kendala penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan tersangka atas nama BBG alias Bembeng di BNN Provinsi Jateng. Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data utama yang digunakan adalah data primer. Selain menggunakan data primer sebagai data utama, penelitian ini menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah meliputi tahap penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan uji laboratorium. Kendala dalam penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika yaitu kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan serta jarak tempat tinggal saksi yang cukup jauh dari tempat dilaksanakanya penyidikan. Upaya mengatasinya yaitu dengan memberikan jaminan dan perlidungan, mengapresiasi dan memfasilitasi saksi. Penyidikan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Jateng sudah sesuai dengan KUHAP dan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.