This study examines the creation of Customer Value with the supporting variables Relationship Quality and Cost-to-Cost as variables that can affect value. Customer Value for the company in building relationships in the future. This research takes companies that supply fabric dyes to textile companies by conducting interviews via email and in-person interviews. The method used is to examine qualitatively and quantitatively. In qualitative research, it examines the costs incurred which have a correlation with customer service and the estimated actual costs for individual services. Furthermore, quantitative measurements are carried out to check the quality of RQ, profitability from past customers, Customer Lifttime Value (CLV) by presenting the proposed framework. In the final section, an evaluation of the effect of RQ on CLV is carried out which results in the conclusion that RQ has an effect on driving customer costs and profitability in the future.

The development of Information Technology (IT) is now very rapid and has been used in various aspects of life both in the field of government, banking, socio- cultural, industrial, education, and even health. One type of disease that gets attention for the application of IT is corona virus or better known as Covid 19 because the spread is quite widespread throughout the country, especially in the territory of Indonesia. Corona virus disease development in Indonesia is growing, based on WHO data as of today on August 30, 2020 positive cases have reached 172,053 people, cases died 7,343 people and recovered 124,185 people and the number of cases is increasing every day. Based on these conditions, Central Aceh is in a state of alert against the threat of corona virus. then a form of prevention  of the widespread spread of the virus can be done by breaking the chain of transmission by doing social distancing. In this study, a system will be designed to anticipate the Covid-19 pandemic by predicting the rate of spread of covid-19, especially in central Aceh districts using the Naive Bayes Classifier method. The accuracy level of this system is a positive case of 60%.

This research is motivated by the problems that occur in banks, namely bad loans, this is due to the lack of cooperative debtors in completing their installment obligations and mistakes made by the bank in conducting debtor surveys and credit analysis. The method used in this study is a qualitative approach, through interviews with employees of Bank X. The conclusion of the resolution of the problem of bad loans in this study is by intensive collection when the debtor is in arrears in installments. Bank X will also restructure or reschedule the debtor's credit (there is a change in the term and the amount of installments) this is intended so that debtors can have the ability to pay installments smoothly. When the debtor is really unable to make repayments or installment payments, the bank will sell the assets and collateral/collateral from the debtor.

Telang flower kombucha is a probiotic that has the potential to be developed as a functional drink and even an active cosmetic ingredient in the form of hand soap as an effort to break the chain of transmission of COVID-19 and its mutations. The purpose of this activity is to provide additional insight to students, especially in the pharmaceutical study program at the Faculty of Health Pharmacy, Mathla'ul Anwar University, Banten, in utilizing the fermented kombucha solution of telang flower as an active ingredient in environmentally friendly hand soap cosmetics. The results of the activity showed that the service participants had increased knowledge or insight about the importance of using conventional biotechnology products as a new breakthrough in the pharmaceutical field. This can be seen from the increase in the pre-test and post-test which have been conveyed a lot during material exposure during pharmaceutical biotechnology lectures and during training. Participants who have attended training on making probiotic handwashing soap from fermented kombucha flower telang solution are more enthusiastic and understand the importance of the benefits of fermenting kombucha flower telang not only in the functional food sector but also in the potential for environmentally friendly cosmetics.

Pelayanan prima atau juga dikenal dengan excellent service adalah upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Tujuan dari pelayanan ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kota salatiga merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang memiliki potensi yang cukup besar sebagai wisata unggulan di Jawa Tengah.Pengabdoan Masyarakat STIEPARI berupa untuk mewujudkan Salatiga menjadi wisata unggulan di Jawa tengah yaitu dengan memberikan pelatihan pelayanan prima terhadap masyarakat terutama di 3 kelurahan yaitu Kelurahan Ledok, Tegalrejo, dan Kumpulrejo.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam tiga tahapan yaitu tahap  sosialisasi  dan  persiapan,  tahap  implementasi,  dan  tahap  evaluasi.  Pada tahapan pertama, dilakukan koordinasi internal tim pelaksana kegiatan maupun koordinasi eksternal yang melibatkan mitra kegiatan, tahapan implementasi merupakan proses koordinasi melalui FGD  yang   hadir   dan   beberapa   komunitas masyarakat dan juga pemerintah terkait, tahap Praktek Lapangan melalui observasi langsung ke lapangan dan tahapan terakhir berupa evaluasi kegiatan, yaitu evaluasi teknis dan evaluasi melalui diskusi langsung dengan beberapa pihak untuk mencapai kesimpulan.
 

Tujuan - mendekonstruksi realitas ekonomi, sosial, dan lingkungan di masyarakat pesisir dengan perspektif akuntansi ekonomi politik. Desain / metodologi / pendekatan - Metode kualitatif dengan paradigma postmodern dan perspektif akuntansi ekonomi politik.     Hasil penelitian ini menemukan bahwa ekonomi politik akuntansi memainkan peran penting dalam "bertransaksi" seperti koin (logam) yang memiliki dua sisi yang berbeda. Dimana di satu sisi para pelaku (nelayan) memiliki kepentingan ekonomi yang berbenturan dengan pelestarian alam dan di sisi lain, kehidupan ekonomi dan sosial masih bergantung pada alam sebagai sumber utama mereka. Dengan demikian, hasil dekonstruksi yang ditawarkan dapat menyelaraskan hubungan antara masyarakat (ekonomi dan sosial) dengan alam. Implikasi Praktis - Pemerintah daerah dan pusat, khususnya kementerian kelautan dan perikanan, serta masyarakat pesisir dapat memperoleh manfaat dari akuntansi keberlanjutan sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan selaras dengan kehidupan sosial dan kelestarian lingkungan. Orisinalitas / nilai - hasil dekonstruksi yang ditawarkan berasal dari kearifan lokal jenius masyarakat pesisir yang mulai dilupakan. Makalah ini mencoba mendekonstruksi realitas masyarakat pesisir dalam memberikan solusi tanpa menghancurkan mata pencaharian utama masyarakat. Parameter yang menerapkan konsep triple bottom line adalah bahwa ada harmonisasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Tujuan penelitian ini untuk melakukan pengaturan pemidanaan terhadap suatu  Tujuan penelitian ini untuk melakukan pengaturan pemidanaan terhadap suatu tindak pidana korupsi sektor swasta yang nantinya dijadikan acuan penegak hukum dalam menjatuhkan pemidanaannya. Korupsi dapat terjadi di sektor publik dan sektor swasta. Secara internasional United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta. Salah satu negara yang mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta yaitu New Zealand. Di Indonesia tidak mengatur tindak pidana korupsi sektor swasta, sehingga penelitian ini penting  dikaji mengenai kebijakan hukum pidana yang akan datang mengenai tindak pidana korupsi sektor swasta di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Kebaharuan pada penelitian ini terletak pada objek kajiannya yakni untuk merumuskan kebijakan hukum pidana mendatang mengenai suap sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi di Indonesia. Dari kajian yang dilakukan diperoleh hasil yakni: (1) tindak pidana korupsi sektor swasta belum diatur secara spesifik dalam peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia, namun telah disiapkan dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (2) perlu pembaharuan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait perluasan norma penyuapan dan unsur perbuatan, pengaturan tindak pidana korupsi sektor swasta dalam satu peraturan perundang-undangan, perluasan subjek hukum, serta persamaan pengenaan ancaman penyuapan aktif dan pasif.  The purpose of this study is to regulate the punishment of a criminal act of corruption in the private sector which will later serve as law enforcement in imposing the sentence. Internationally, the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) regulates private sector corruption. New Zealand is the country that regulates private sector corruption. Indonesia does not regulate private sector corruption so this research important study for future criminal law policies regarding corruption criminal acts in the private sector in Indonesia. This research is normative legal research using statute and comparative approaches. The novelty of this research lies in the object of the study, namely to formulate future legal policies regarding bribery in the private sector as a criminal act of corruption in Indonesia Corruption can be occurred in the public and private sectors. The results of this study are: (1) the corruption criminal act in the private sector has not been specifically regulated in the laws and regulations of corruption in Indonesia, but it has been prepared in the Corruption Eradication law draft, and (2) it is needed to renew the Corruption Eradication law draft which is related to the expansion of the bribery norm and elements of action, the regulation of corruption criminal act in the private sector in a single law and regulation, the extension of legal subjects, and equality in the imposition of threats between active and passive bribery.

Kecemasan adalah suatu perasaan takut akan terjadinya sesuatu yang disebabkan oleh antisipasi bahaya dan merupakan sinyal yang membantu individu untuk bersiap mengambil tindakan menghadapi ancaman. Pengaruh bencana yang terjadi dalam kehidupan dapat membawa dampak terhadap kesehatan fisik dan psikologis. Tujuan penelitian mengetahui faktor - faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pada masyarakat pengungsian pasca gempa bumi di Desa Kamarian Kabupaten Seram Bagian Barat. Metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif analitik menggunakan pendekatan Cross Sectional Study, Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling Purposive Sampling yang berjumlah 43 responden, Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini didapatkan ada hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat kecemasan pada masyarakat pengungsian pasca gempa bumi dengan uji statistic p=0,003<005, tidak ada hubungan antara usia dengan tingkat kecemasan pada masyarakat  pengungsian pasca gempa bumi dengan uji statistic p=0,020 <0,05, dan hubungan antara pengetahuan  dengan tingkat kecemasan pada masyarakat pengungsian pasca gempa bumi uji statistic p=0,865>0,05.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas fenomena pinjaman online yang hadir sebagai akibat dari adanya kemajuan teknologi. Akan tetapi fenomena ini tidak hanya memberikan kemudahan, melainkan juga menimbulkan permasalahan yakni berkaitan dengan dana pribadi yang diisikan saat melakukan pinjaman online yaitu rentan untuk disalah gunakan oleh pihak lain, sehingga sangat penting untuk dibahas masalah perlindungan data pribadi pada aktivitas pinjaman online dan belum ada penelitian yang sama seperti penelitian ini sebelumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa perlindungan hukum diberikan pada peminjam atas data pribadi mereka yang diatur dalam UU ITE, peraturan pemerintah, peraturan OJK, dan peraturan menteri. Selain itu apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi dapat dijathui sanksi pidana maupun sanksi administratif. Perjanjian yang dibuat oleh lembaga pinjaman online dan peminjam dapat dimintakan pembatalan pada pengadilan negeri apabila terdapat pelanggaran terhadap data pribadi yang dilakukan oleh lembaga pinjaman online.  This study aims to discuss the phenomenon of Online Loans that are present as a result of technological advances. However, this phenomenon not only provides convenience but also causes problems related to personal funds that are filled in when making online loans, which are vulnerable to being misused by other parties, so it is very important to discuss the issue of personal data protection in online loan activities and there has been no similar research as this research before. This research is normative juridical research, based on the results of the study it is concluded that legal protection is given to borrowers for their personal data as regulated in the ITE Law, Government Regulations, OJK Regulations, and Ministerial Regulations. In addition, if there is a violation of personal data, criminal sanctions and administrative sanctions can be imposed. In the event that the agreement made by the online lending institution and the borrower can be requested for cancellation in the district court if there is a violation of personal data by the online lending institution.

Enigma pemberantasan korupsi di masa krisis sebagaimana pandemi Covid-19 menimbukan berbagai persoalan hukum. Kajian ini termasuk dalam penelitian hukum yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisa enigma dan dinamika kejahatan korupsi di masa krisis; sekaligus mengkaji mengenai hubungan antara pemberantasan korupsi di masa pandemi Covid-19 dengan penyalahgunaan wewenang pejabat publik. Hasil penelitian menyatakan bahwa pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi juga dapat menggunakan perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Di sisi lain, kasus korupsi eks Menteri Sosial dan eks Menteri Kelautan dan Perikanan dapat disangkakan telah merugikan perekonomian negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindakan Korupsi. Sehingga, pada konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kedua eks menteri tersebut, tidak terdapat keraguan untuk menuntut mereka secara maksimal; oleh karena mereka telah melakukan hal-hal yang dapat memberatkan suatu bentuk pidana.