The unavailability of temporary child placement institutions (LPAS) in districts is an obstacle to social rehabilitation and reintegration efforts mandated by Law No. 11 of 2012 on the juvenile justice system. This role was then taken over by the Bengkel Jiwa Foundation, a non-profit organization engaged in assisting and fulfilling the rights of ABH. The purpose of this study was to find out the implementation of restorative justice for ABH as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system and Social Minister Regulation Number 26 of 2018 concerning social rehabilitation and reintegration for ABH through social rehabilitation and reintegration efforts carried out by the Jiwa Workshop Foundation. The method used in this research is descriptive-qualitative. The results of the study show that the implementation of social rehabilitation and reintegration carried out by the Jiwa Workshop Foundation is in accordance with the provisions of laws and regulations, although it is not optimal because of management HR limitations and budget restrictions.AbstrakBelum tersedianya lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di kabupaten menjadikan hambatan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Peran ini kemudian diambil alih oleh yayasan Bengkel Jiwa sebagai lembaga nirlaba yang bergerak dalam pendampingan dan pemenuhan hak-hak bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau ABH. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif bagi ABH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH melalui upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dilaksanakan Yayasan Bengkel Jiwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dijalankan Yayasan Bengkel Jiwa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun belum optimal karena terdapat faktor keterbatasan SDM pengurus dan keterbatasan anggaran.

Indonesia adalah bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, adat istiadat, agama, dan budaya. Masyarakat Indonesia juga dikenal sebagai masyarakat multikultural dengan latar belakang budaya dan agama yang beragam. Secara konseptual, multikulturalisme mengacu pada profil negara sebagai bangsa yang majemuk dan masyarakat yang multikultural. Warga negara akan menghargai pluralitas dan multikulturalisme berdasarkan prinsip pemerataan. Multikulturalisme sebagai konsep keragaman dan pemerataan harus diakomodasi dalam sistem pendidikan nasional. Itu harus tercermin dalam kurikulum.
 
 
 

Penelitian bertujuan menjawab: (i) argumentasi absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dalam perspektif pertanggung jawaban tindak pidana ekonomi; dan (ii) bentuk absorbsi kerugian BUMN sebagai kerugian negara. BUMN adalah perusahaan publik dimana pemerintah juga pemilik modal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Praktiknya, kegiatan usaha BUMN cenderung menjadi alat korupsi dikarenakan intervensi politik terhadap BUMN. Artinya, BUMN dapat merugi karena penugasan dan intervensi pemerintah. Ironisnya, kerugian BUMN yang belum dimasukkan sebagai kerugian negara, menjadi celah korupsi. Penelitian doktrinal ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan analisis deduktif. Hasil penelitian menunjukkan: (i) argumentasi valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara dikarenakan: a. terdapat kebijakan BUMN merugikan negara; b. kekayaan BUMN termasuk kekayaan negara, c. intervensi negara terhadap kegiatan usaha BUMN; (ii) bentuk valuasi kerugian BUMN sebagai kerugian negara diwujudkan dengan: a. kerugian BUMN dimaknai kerugian negara bila negara menentukan arah kegiatan usaha, b. jika kerugian BUMN diakibatkan intervensi negara, maka menjadi kerugian negara, c. definisi kerugian BUMN sebagai kerugian negara bila kerugian berupa dana penyertaan yang digunakan direksi secara melawan hukum atau kelalaiannya dan berasal dari APBN untuk kewajiban public service, d. menambah aturan peralihan UU No. 17 Tahun 2003, bahwa ketentuan kerugian negara mengikat terhadap BUMN, e. perluasan frasa kerugian negara dalam UU Tipikor sehingga dapat menjerat direksi BUMN maupun pihak terkait.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa reposisi pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court). Hal ini yang menjadi urgensi penulis memfokuskan untuk memberikan rekomendasi kepada pengadilan sebagai evaluasi agar melaksanakan sesuai   dengan Perma No.4 tahun 2019. Metode Penelitian ini menggunakan Yuridis Normatif. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penyimpangan ketentuan dalam Perma No. 4 tahun 2019 yang tidak dijalankan Pengadilan sehingga perlu dilakukan reposisi untuk menata kembali. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan   pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana (small claim court) meliputi tahapan pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian dan putusan diselesaikan dalam waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama. Apabila ada yang keberatan dengan putusan tersebut dapat mengajukan memori keberatan diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari.  The purpose of this study is to understand the repositioning of Civil Dispute Settlement Implementation with a Simple Claim (Small Claim Court). This is the urgency of the author to focus on providing recommendations to the court as an evaluation in order to carry out in accordance with Perma No. 4 of 2019. This research method uses normative juridical. The novelty of this research lies in the deviation of the provisions in Perma No. 4 of 2019 which was not carried out by the Court so it needed to be repositioned to reorganize. Based on the results of the study, it shows that the Implementation of Civil Dispute Settlement With a Simple Claim (Small Claim Court) includes the registration stage, examination of the completeness of a simple lawsuit, determination of the judge and appointment of a substitute clerk, preliminary examination, determination of the day of trial and summons of the parties, examination of the trial and reconciliation, evidence and decision completed within a maximum of 25 (twenty-five) days. since the first trial. If there are objections to the decision, they can file a memorandum of objection to be resolved within 7 (seven) days.

Computer network technology is developing rapidly, and wired networks are being replaced by WiFi technology.
The limitation of the WiFi coverage area is the main problem with this technology. Therefore, it is necessary to design for optimal placement of access points.
This study analyzes the need for access point placement at KSOP Tanjung Mas Port, Semarang, where the need for internet connection via WiFi is very high.
Simulation Annealing and Trilateration method is used in this study to determine the position of the access point. With the point blankspot method can be reduced.

Pusattinta.com Store is engaged in selling printer ink. The problem faced is difficult to determine the amount of stock to meet customer needs and not cause accumulation of goods for a long time. With the above problems, a forecasting application was made using the Java programming language with the WMA, SMA, and DES methods. The WMA method is assigned a different weight for each available past historical data, SMA is a value smoothing forecasting method by taking a group of observed values ??and looking for the average, DES processes smoothing twice. Where each data is given a weight symbol. The magnitude of is 0 to 1. From the 3 methods, it is known that the average MSE of each method is WMA : 102,898.57, SMA : 89,579,446 and DES : 87,156,989. The method with the smallest MSE average is the most appropriate method to use.

Meningkatnya pendapatan pada usaha mikro kecil menengah menjadi hal yang penting bagi dunia bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh loyalitas dan kreativitas karyawan terhadap pendapatan UMKM. Desain / Metodologi / Pendekatan: Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan jumlah 75 responden. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang berisi 15 pernyataan. Pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Analisis data menggunakan analisis korelasi, sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara strategi pemasaran dan inovasi produk terhadap kinerja pemasaran dengan nilai R-Square sebesar 0,298. Keterbatasan penelitian / implikasi: keterbatasan dalam pengambilan sampel penelitian ini hanya responden usaha mikro kecil menengah hanya terbatas di Palu Barat. Masih ada variabel lain yang mempengaruhi kinerja pemasaran yang tidak di bahas dipenelitian ini.

The purpose of this study is to find out the implementation of the Manpower Application at the West Sumatra Province Manpower Office. In this study, primary data will be obtained from the results of interviews with someone (informant). This research uses a qualitative method, namely a method that focuses on reasoning based on objective social reality. The type of research used is a qualitative research method using a descriptive approach. The application of this qualitative method aims to make it easier to understand multiple realities, presenting an essential relationship between writing and reality in the field. This method is more sensitive and adjusts to the form of the value encountered. In using this method it aims to find problems more openly, so the writer will interview Baznas informants in the city of Padang, in which case the writer interviewed BKOL staff, namely Mr. Ahmad Ridho. SH, Then administrative staff, namely Mrs. Yen. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis techniques in this study are data reduction, data presentation, and conclusions/verification. The Sisnaker information management system was introduced at the W Sumatra Disnaker in 2019. Through this Sisnaker it is expected to be able to provide accountable and transparent services and information to all its users. The existence of Sisnaker is a new breakthrough for the West Sumatra Manpower Office in providing all forms of services such as training, information on job vacancies, information on overseas internships, etc.

Pengembangan inovasi dan aplikasi pelayanan publik berbasis web merupakan salah satu bentuk penerapan e-government. salah satu hasil program Penanaman Modal Kota Padang dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) online dari Sapo Rancak. Aplikasi Rancak Sapo yang merupakan aplikasi berbasis web ini dapat digunakan oleh siapa saja dengan koneksi internet. Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah. mendapatkan izin layanan, khususnya kewajiban layanan, untuk pengguna umum. Pemohon lisensi wajib memenuhi kewajiban untuk menggunakan aplikasi OSS secara legal atau efektif. Metodologi yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari informan terkait. Dalam penerapannya, aplikasi layanan Sapo Rancak online dapat dikatakan mampu mengurangi kontak langsung antara pemohon izin dan petugas, namun aplikasi ini masih memiliki beberapa kekurangan atau kendala yang membuat aplikasi ini masih belum efektif dan efisien, diantaranya penggunaan aplikasi ini yang tidak dapat diakses. Reformasi pelayanan bertujuan untuk mengoreksi dan terus memperbarui penyimpangan pembangunan nasional sebelumnya. Agar negara dan pemerintahan yang direformasi tidak ketinggalan arus globalisasi, maka birokrasi harus dilaksanakan. pejabat akan memulai reformasi ini, yang harus dilaksanakan oleh pejabat pemerintah lainnya.

Informasi laba sering menjadi sasaran rekayasa manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya karena ada pihak yang memperhatikan laba sehingga mendorong manajemen untuk melakukan tindakan dalam mengelola laba atau manajemen laba. Salah satu tindakan manajemen laba yang sering dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk mempercantik laporan keuangannya adalah perataan laba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh return on assets, debt to equity ratio, bonus plan dan income tax terhadap perataan laba. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa return on assets berpengaruh positif dan signifikan terhadap perataan laba, debt to equity ratio dan bonus plan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap perataan laba, sedangkan income tax tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba.
 
Kata Kunci: perataan laba, return on assets, debt to equity ratio, bonus plan, income tax.