The research objective that is, identifying character patterns, understanding behavior, and examines the relationship between the characteristics and behavior of institutions that support youth organization enhancement of Agricultural Processed Products. The research method uses a form of field research, sampling techniques the research done by purposive sampling committee and members of the youth some 29 people. Research data analysis using Spearman correlation statistical analysis and test tools Minitab 17. The results obtained, the routine entrepreneurial youth in considering the weaker categories of education, business, product, willpower, confidence, results orientation and human resources category enough youth, then the required special attention related to training and mentoring to support entrepreneurial local activity. Entrepreneurial arbitration are always looking for opportunities to carry out entrepreneurial local activities through the discovery and utilization of (good) and weak categories in the form of capital acquisitions, price, production and market advantages in the product business. Innovative entrepreneurial venture lies in product innovation and human resources youth organization. Conclusion, the characteristics of the management and members of the youth organization of Balesari Village are only concentrated on the types of activities derived from the technical implementation field, behavior is more focused on natural tourism, religion, sports, community service and the arts, with routine entrepreneurship, arbitration and innovative having a weak relationship strength and enough with entrepreneurial products that locality food and Giyanti coffee.

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Pada prinsipnya, hukum perkawinan di Indonesia berasaskan monogami. Akan tetapi perkawinan poligami dalam Islam tidak dilarang dan diakomodir oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Islam diperbolehkan seorang suami melakukan poligami dan tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan syarat kepada suami untuk berlaku adil, sedangkan dalam UU Perkawinan seorang suami yang ingin poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat komulatif yang telah diatur oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menemukan konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari hukum positif, konsekuensi seorang suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum yakni perkawinan dianggap batal demi hukum sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, istri pertama dapat membatalkan perkawinan, serta suami dapat dijatuhi pidana. Sedangkan dalam hukum islam, hukumnya haram apabila suami yang berpoligami tidak berlaku adil serta melebihi dari empat istri.

Alat  Permainan  Edukatif  (APE)  diharapkan  agar  proses  pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan sehingga anak betah,tidak merasa bosan dan fokus dalam belajar. Walaupun telah diketahui bahwa Alat Permainan Edukatif (APE) sangat menunjang bagi terlaksananya proses belajar yang efektif namun perlu mengkreatifitaskan lebih banyak variasi di sekolah dalam menggunakan Alat Permainan Edukatif (APE) secara maksimal dalam proses pembelajaran. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menumbuhkan  minat  belajar  anak, pengabdi akan menerapkan suatu tindakan dalam bentuk penggunaan media Alat Permainan Edukatif (APE) disiapkan oleh guru sesuai dengan kebutuhan pokok bahasan yang akan diajarkan pada anak dan didapat dengan mudah bisa gunakan bahan dari tersedia dibeli, barang bekas ataupun dalam bentuk kreatifitas lain yang bisa dibentuk, dibuat, digunakan dan dimanfaatkan terutama guru memiliki keahlian  keterampilan untuk hal tersebut perlu membekali diri dari sosialisai, pelatihan dan seminar  untuk belajar lagi dan memuntut hal baru dari ilmu pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan hasil dari sosialisai tersebut adalah berjalan dengan lancar dan tercapainya salah satu cara pilihan  untuk  dapat  membantu  dan  saling memberikan kebermanfaatan bersama dalam kemajuan dibidang pendidikan anak usia TK terutama usia 5 sampai 6 tahun dalam memotivasi mereka selain guru, peserta didik juga pihak lain yang berkepentingan dalam memajukan dunia pendidikan agar anak anak yang merupakan bagian dari nantinya sebagai penerus bangsa merupakan anak anak yang cerdas selain kognitifnya, keterampilannya juga prilaku serta wawasan dan pengembangan dirinya yang dimiliki berguna dan bermanfaat kelak nantiya baik bagi dirinya orang lain lingkungan dan negara tentunya.
 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi pada Sistem Perundang-Undangan di Indonesia dalam mengatur securities crowdfunding serta penyelesaian sengketa terhadap risiko yang dihadapi pemodal dalam securities crowdfunding di Indonesia. Securities crowdfunding sendiri merupakan penyempurnaan layanan urun dana equity crowdfunding yang sebelumnya sudah berjalan di Indonesia. Dalam penyempurnaannya ini, perubahan POJK 37/2018 tentang equity crowdfunding menjadi POJK 57/2020 tentang securities crowdfunding oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikarenakan adanya kekurangan pada equity crowdfunding yang diantaranya adalah karena equity crowdfunding tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh usaha kecil menengah (UKM) serta pelaku usaha pemula (start-up company) karena keduanya bukan berbentuk perseroan terbatas, serta penerbitan efek yang hanya berupa saham. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan conseptual approch. Pendekatan statute approach melalui POJK 57/2020 dan pendekatan conseptual approch menggunakan teori Hans Nawiansky mengenai theorie von stufenufbau der rechtsordnung. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, berdasarkan teori theorie von stufenufbau der rechtsordnung dari Hans Nawiasky, kedudukan POJK dalam tata susunan norma hukum negara adalah sebagai Verordnung atau peraturan pelaksana dan POJK memiliki kekuatan hukum mengikat serta konsekuensi hukumnya adalah segala bentuk praktek security crowdfunding di Indonesia tunduk dan patuh pada ketentuan POJK 57/2020. Kedua, terhadap risiko yang dihadapi pemodal, penyelesaian sengketanya dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu melalui internal dispute resolution, external dispute resolution dan pengadilan.Kata Kunci: Securities Crowdfunding; Penyelesaian Sengketa; Pemodal.

The purpose of this study was to determine the financial condition of the village before and after the Covid-19 pandemic, the results of the village's financial work after being calculated using specific financial ratios for public sector organizations. The method was descriptive quantitative. The technique used was observation of the object under study and conducting interviews. The results of this study indicate that the financial condition of Landungsari Village has increased in 2019 and 2020 through the Village Original Income that has been obtained. The independency ratio of Landungsari Village has decreased in 2020 by 83.65% with a consultative relationship pattern. The effectiveness ratio remains the same in 2019 and 2020, which is 100% and is categorized as effective. The efficiency ratio has decreased in 2020 by 221.64% which is categorized as sufficient efficiency. The growth ratio showed that financial performance was going well and achieving positive growth. The financial condition of Landungsari Village was not significantly affected by the Covid-19 pandemic seen from the increase in Village Original Opinion in 2019 and 2020. The financial performance of Landungsari Village in 2019 and 2020 has been said to be good, seen from the performance of independence, effectiveness and growth running well despite efficiency performance still low

Current technological developments can no longer be denied, various innovations are continuously present to pamper consumers in the transactions they make. The innovations that are present include a payment system that can already be done through a digital system called a digital wallet. The presence of these various digital wallet platforms must compete very tightly to win the hearts of consumers. To win the hearts of consumers, of course, you have to know what the needs and expectations of consumers are for these new innovations. The purpose of this study is to find out what are the public perceptions of using digital wallets in digital transactions. The method used in this research is quantitative research with a descriptive approach. The results of the study show that people have a tendency to use a digital wallet platform for the reason of getting more convenience and security in transactions they make with digital wallets compared to transactions with other systems.

The purpose of this research is to describe the social media function of BNN public relations and to describe the management of social media of BNN public relations. Data analysis was performed with interactive models from Miles and Huberman. The results showed that there are four roles and functions of social media PR BNN. First, simplicity; it appears on the social media BNN PR such as facebook, instagram, twitter and youtube that can be accessed easily by the whole community. Second, building relationships; this is evident in the existence of social media BNN PR can be a container for the community to submit complaints and input related to the presentation of information and activities of PR BNN. Third, global reach; this is evident from the social media accounts of BNN Public Relation which presents the content according to the field of the institution or organization. Fourth, measurable; can be seen from the message of BNN Public Relations through social media owned that shows that basically BNN Public Relations party utilizing social media is to influence the social media users and the wider community in order not to take action or misuse of drugs. In addition, the results show that management of social media management by BNN PR is done by presenting content or messages of danger of drug abuse and prevention efforts that are more massive and well accepted by the whole community both in the city and in the village.

Cacing sutera merupakan pakan alami ikan yang memiliki kandungan protein tinggi. Cacing sutera umumnya diperoleh petani ikan dari hasil tangkapan alam karena belum ada yang membudidayakan, disebabkan kurangnya pengetahuan atau keterampilan pembudidaya ikan. Kebiasaan mengandalkan cacing dari pasokan alam menyebabkan ketersediaan cacing sutera semakin sulit di pasaran. Untuk itu peningkatan kemampuan petani ikan dalam membudidayakan cacing sutera perlu dilakukan. Metode yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah dengan memberikan penyuluhan sekaligus mempraktekkan pembuatan media budidaya cacing rambut. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan praktek pembuatan media untuk budidaya cacing sutera memberikan dampak positif pada kelompok pembudidaya ikan. Hal ini karena kelompok pembudidaya mendapat pengetahuan baru dan bisa mempraktekkannya dalam kegiatan budidaya yang mereka lakukan.

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan program yang dicanangkan oleh kementrian kesehatan untuk menurunkan resiko utama penyakit menular dan penyakit tidak menular (PTM) terutama melalui intervensi gizi 1000 hari pertama kehidupan, memperbaiki pola konsumsi gizi seimbang seluruh keluarga, meningkatkan aktiftas fisik teratur dan terukur, meningkatkan pola hidup sehat, meningkatkan lingkungan sehat serta mengurangi konsumsi rokok dan alkohol. Data wawancara didapatkan hasil bahwa sebagian besar masyarakat sebanyak 48 % jarang memeriksakan kesehatan sedini mungkin, warga akan pergi kepusat kesehatan terdekat jika sudah mulai muncul tanda dan gejala penyakitnya. Pelaksanaan DD- PTM dilaksanakan dalam sehari, warga dikumpulkan dalam aula Kelurahan Bulustalan, Kegiatan diawali dengan senam kebugaran secara serentak, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan yaitu pengukuran antopometri berupa tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pengukuran tekanan  darah  dan  pengukuran  gula  darah  sewaktu.  Dari  50  orang  warga  yang mengikuti pelaksanaan DD-PTM, sebanyak 24 % warga (12 orang ) baru mengetahui bahwa mengidap pra diabetes mellitus, , sebanyak 16 % ( 8 orang) sudah mengetahui bahwa menderita hipertensi dan diabetes mellitus, sebanyak 6 % ( 3 orang) memiliki lingkar perut lebih dari 100 cm, sebanyak 54% (27 orang) dalam kondisi sehat.Warga cukup antusias terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Data yang didapat dalam kegiatan DD- PTM ini diserahkan kepada pihak Puskesmas Pandanaran sebagai rekap data status kesehatan wilayah binaan. Data yang didapat akan ditindaklanjuti dengan memotivasi warga untuk memeriksakan kesehatannya di Puskesmas Pandanaran.
 
 

<p>Artikel ini membahas terkait dengan hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah dan berfokus kepada kegiatan dalam sektor keuangan dengan adanya pengalokasian dana bagi hasil (DBH) sumber daya alam (SDA) ke daerah. DBH    merupakan bagian dari dana perimbangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Secara umum, pelaksanaan alokasi DBH dilakukan oleh pemerintah pusat dalam rangka menyelenggarakan desentralisasi. Dengan adanya aliran dana yang dibagi oleh pusat ke daerah melalui dana bagi hasil,    daerah secara aktual menjadi lebih berkembang dan memiliki modal untuk melakukan penggalian potensi dari sektor SDA yang ada di daerah tersebut. Dalam artikel ini juga akan dibahas mengenai keterkaitan topik dengan Teori Desentralisasi.  </p><p>Kata kunci : desentralisasi, dana bagi hasil, sumber daya alam.</p>