The main problem in this study is how culture encourages achievement motivation of students studying Social Sciences and how the form of achievement motivation of students learning Social Sciences in class V UPT SDF Negeri Kakatua. This study aims to find out the form of learning in encouraging student achievement motivation in social studies and to find out the form of achievement motivation of fifth grade students at UPT SDF Negeri Kakatua.
This type of research is qualitative research and uses a qualitative descriptive approach. The subjects in this study were 2 class teachers and 5 students of class V UPT SDF Negeri Kakatua. Data collection techniques using: observation, interviews, and documentation. While the validity of the data in this study uses source triangulation.
The results of the study show that: (1) the student learning culture has been implemented by the teacher who teaches in the class (2) student achievement motivation is important in achieving learning achievement The teacher's role is very important to improve student achievement by providing achievement motivation.
Based on the results of the research above, it can be concluded (1) Student learning culture is something that needs to be implemented by teachers and carried out by students to support student behavior at school and outside school (2) achievement motivation needs to be given to students to support student achievement and student learning outcomes .

The purpose of the research conducted is to find out and analyze the juridical study of corruption crimes in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program and the ideal concept pursued by the government as an anti-corruption effort to be applied in the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program in the future. This research uses sociological juridical legal researc.The results of the study can be concluded that corruption crimes in PTSL begin with the identification of the causes of corruption crimes. In terms of law enforcement, it is related to efforts to prevent and eradicate corruption, whether or not law enforcement is successful depends on the components of the legal structure, legal substance, and legal culture.Law enforcement is described in several stages including pre-adjudication with the cooperation of the Pungli Saber Team which continues the process of investigating and investigating suspected perpetrators of corruption crimes by the police by including at least 2 (two) pieces of evidence, after the minutes of the results of the complete investigation (P21) then proceed to the prosecutor's office.The ideal concept pursued by the government in the future as an effort to implement an anti-corruption program consists of external and internal concepts, in addition to that government steps are needed to evaluate, update, and/or change.The suggestion this research is that it is hoped that the first land registration program based on PTSL which is carried out en masse which is intended for all economic groups can be carried out smoothly for the orderly order of national land law to ensure legal certainty and legal protection for owners of rights to a plot of land. Tujuan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa kajian yuridis tindak pidana korupsi) dan penanganan pencegahan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi dalam PTSL dimulai dengan  adanya identifikasi penyebab terjadi tindak pidana korupsi. Pelaksanaan PTSL sendri banyak dtemukan unsur tindak pidana koruspi seperti adanya pungutan liar dan gratifikasi.  Salah satu upaya pencegahan tindak pidan korupsi dalam PTSL melalui kerja sama dengan Tim Saber Pungli. Konsep ideal yang ditempuh pemerintah pada masa yang akan datang sebagai upaya program anti korupsi terdiri dari konsep eksternal dan internal, selain itu diperlukan langkah pemerintah untuk melakukan evaluasi, pembaharuan, dan/atau perubahan. Saran yang digunakan oleh penlitian ini adalah diharapkan progam pendaftaran tanah pertama kali berdasarkan PTSL yang dilakukan secara massal yang diperuntukkan kepada semua golongan ekonomi dapat terlaksana dengan lancar demi tertibnya hukum pertanahan nasional guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemilik hak atas suatu bidang tanah.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan, hambatan dan penyelesaian sengketa pada Perjanjian pemborongan bangunan di PT Inamco Varia Jasa Timika. Pentingnya penelitian ini untuk upaya penciptaan tertib hukum Indonesia, karena dengan adanya penelitian ini dapat diketahui proses pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan pada PT Inamco Varia Jasa sudah sesuai prosedur yang telah ditetapkan pada Undang-undang dengan ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan hukum kontrak yang berlaku, sehingga dengan peneltian ini bisa menjadi acuan bagi setiap orang yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perjanjian pemborongan bangunan/konstruksi. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode yaitu penelitian yuridis normatif dengan spesifkasi penelitian deskriptif analitis menggunakan penentuam sampel secara tidak acak, dan beberapa pengumpulan data berdasarkan data primer yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dengan menggunakan wawancara tidak langsung dengan mengajukan kuesioner terhadap responden, dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang selanjutnya hasil pengolahan disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dengan dibuatnya surat perjanjian pemboronganan. Penyelesaian masalah tidak diselesaikan melalui pengadilan (out of law), melainkan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan tetapi tetap berpedoman pada kesepakatan/kontrak yang telah disepakati.

Indonesia is a country that has an agrarian title, because of its vast and fertile land area, so that most Indonesian people make a living as farmers. There are also several types of farmers, one of which is a profit-oriented commercial farmer and durian farmers are one of the commercial farmers. This research will focus on durian farmers in risk communities. The research point was conducted by researchers in Pakis Village, Panti District, Jember Regency, East Java. The purpose of this study is to find out how the forms of risk faced by durian farmers and also how they respond or adapt to these risks. The research method used by researchers is a qualitative method with a phenomenological approach. The results of research conducted by researchers are knowing that 1) Durian farmers are victims of ecological risks that occur globally 2) Farmers are more inclined to choose to rent at Perhutani 3) Using an intercropping system to minimize the risks they will face later 4) Selection of plants durian, banana, and coffee as a choice of plants to be planted.

Introduction– Stroke is a non-communicable disease that has an impact on the loss of motor skills in the extremities. One intervention that can overcome this problem is the application of squishy with a combination of active ROM.
Purpose– The purpose of this case study was to conduct nursing care on the application of squishy intervention to increase hand muscle strength in stroke patients. Methodology/Approach – The method used in writing is a case report which was carried out for 6 days with Active ROM combination squishy intervention.
Findings– The results of this scientific work show that with the active ROM combination squishy intervention for 6 days, there is a significant increase in muscle strength in the right upper extremity before the intervention is worth 2 and after the intervention is worth 4.
Conclusion– The effectiveness of the application of nursing care standards in increasing muscle strength given to patients shows a change in muscle strength on the third day to the fifth day with a muscle strength value of 3 and the sixth day with a muscle strength value of 4.

Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis keabsahan, pemberian ijin oleh hakim, kendala dan solusi terhadap pemeriksaan saksi sebagai alat bukti perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi. Pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi sebenarnya melanggar Pasal 159 ayat (1) KUHAP yang melarang saksi saling berhubungan, karena calon saksi dapat mengetahui proses pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kebaruan dalam penelitian ini dengan menggunakan teori keadilan hukum, teori kemanfaatan hukum, dan teori kepastian hukum sebagai acuan. Pertama, pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi memiliki keabsahan dengan harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu sesuai Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP, serta keterangannya memiliki keterkaitan dengan alat bukti lain sesuai Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Kedua, pemberian ijin oleh hakim terhadap proses pemeriksaan saksi sebagai alat bukti yang disiarkan langsung melalui media televisi didasari asas persidangan terbuka untuk umum, dengan tujuan untuk menjamin supaya pemeriksaan berjalan secara objektif. Ketiga, kendala pemeriksaan alat bukti saksi yang disiarkan langsung melalui media televisi antara lain, belum adanya regulasi hukum yang mengatur, calon saksi akan dapat melihat pemeriksaan saksi sebelumnya melalui media televisi, saksi akan mendapatkan ancaman atau teror dari pihak tertentu setelah memberikan keterangan. Diperlukan pembaharuan hukum yang mengatur proses persidangan perkara pidana yang disiarkan langsung melalui media televisi guna kepastian hukumnya.

The purpose of this paper is to determine public awareness of the evidence of ownership of land rights in Dukuh Sawahan and what factors hinder public awareness and how to solve them. This type of research is sociological juridical using primary data and supported by secondary data. The data analysis used is descriptive qualitative. The results of the discussion in this study, namely the community does not know about the types of land rights and the contents of the certificate as proof of ownership of land rights, there is an understanding that the certificate and SPPT are proof of ownership of land rights even though this is contrary to the provisions of the Jepara Regency Regional Regulation. Number 12 of 2012 concerning Rural and Urban Land and Building Taxes and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, the community accepts the existence of certificates as proof of ownership of strong land rights other than SPPT, and in terms of legal actions, people who have certificates can be said to be few. Meanwhile, there are three factors that hinder public awareness, namely the lack of socialization, the high cost of constructing and splitting land parcels that are in agreement, and the growing perception in the community. The solutions to these obstacles are massive socialization, opening savings in routine activities, and legal consultants.
Keywords: Land Rights; Proof Of Ownership; Public Awareness



Tujuan penulisan ini, yaitu untuk mengetahui kesadaran masyarakat terhadap bukti kepemilikan hak atas tanah di Dukuh Sawahan dan faktor apa yang menghambat kesadaran masyarakat tersebut serta bagaimana solusinya. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan didukung data sekunder. Analisis data yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif. Adapun hasil pembahasan dalam penelitian ini, yaitu masyarakat belum mengetahui mengenai jenis-jenis hak atas tanah dan isi dari sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, adanya pemahaman bahwa sertipikat dan SPPT merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah padahal hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Perda Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, masyarakat menerima keberadaan sertipikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang kuat selain SPPT, serta dari segi tindakan hukum masyarakat yang memiliki sertipikat dapat dikatakan sedikit. Sementara itu, terdapat tiga faktor penghambat kesadaran masyarakat, yaitu tidak ada sosialisasi, mahalnya biaya pembuatan dan pemecahan bidang tanah yang bersetipikat, dan persepsi yang berkembang di masyarakat. Adapun solusi dari hambatan tersebut, yaitu sosialisasi secara masif, pembukaan tabungan dalam kegiatan rutinan, dan konsultan hukum.
Kata kunci: Bukti Kepemilikan; Hak Atas Tanah; Kesadaran Masyarakat

Along development Covid 19 which puts forward aspect Economy and aspect social, then serious attention. There is an impact on endurance food with an increased request for food society. So solution offered is to strengthen institutional food in the area by observing the existence of unrest in public due to covid-19. This study aims to analyze composite individual and vulnerability food for knowing the scarcity of food consequence covid 19, and the Vulnerability consequence impact covid 19 during a pandemic.Ln= α i X i +β Ability: Pi = method opportunities scale small to hold stash food because Pi = 1 for scale small that can be conducted stash food and P i = 0 for scale small that doesn't conduct stash food. X i = Model of the predicted factors that influence household do backup food among other things, level production commodity food, land assets, level income house stairs, commodity prices food, i = variable estimator. Method controller logistics (logs). Model by large with give logit. The study chooses Malang City and Regency Poor as region studies. Analysis to provision reduced impact level starving held to the up level as well as small tiers scale macro analysis developed on area base marriage on empirical also obtained by World Food Program (WFP). Analysis subtraction risks vulnerable food conducted with simulation from indicator starving food tree that can be controlled, and related including growth agrarian nor development in the sector agrarian. Results analysis obtained village data that still have potency for vulnerability food, with beware existence covid 19 so have scales namely 1, 2 and 3. which later will so the recommendation to districts city in Malangraya During the pandemic.

TThe purpose of this study is to examine how the Ethics Council as a complement to the DPRD in order to maintain dignity and honor in accordance with the DPRD's code of ethics. In fact, the Ethics Council is expected to play a role not only as a guardian of the morale and integrity of DPRD members, but also as an internal mechanism for enforcing the code of ethics and maintaining discipline, ethics and board performance. In this study using the type of empirical research. Because the title raised refers to the Reposition of the Honorary Board of the Regional People's Legislative Assembly of the Temanggung Regency in Maintaining Discipline, Ethics and Council Performance in the Regional DPRD of Temanggung Regency. The renewal of this research has not yet examined the repositioning of the Honorary Board of the Temanggung Regency People's Representative Council in maintaining discipline and performance of the council. The importance of the legal system and subsystem in taking action and maintaining the discipline of DPRD members is an important tool in monitoring and prosecuting violations of the code of ethics.


Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD. Padahal, Badan Kehormatan diharapkan berperan tidak hanya sekedar menjadi penjaga moral dan integritas anggota DPRD, melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik serta menjaga Kedisiplinan, Etika Dan Kinerja Legislatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Dalam Menjaga Kedisiplinan, Etika Dan Kinerja Legislatif di Wilayah DPRD Kabupaten Temanggung. Kebaharuan penelitian ini belum ada yang meneliti tentang Reposisi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Temanggung dalam menjaga kedisiplinan dan kinerja legislatif. Pentingnya sistem dan subsistem hukum dalam suatu penindakan serta menjaga kedisiplinan anggota DPRD merupakan suatu perangkat yang penting dalam pengawasan dan penindakan pelanggaran kode etik.

The purpose of this research was to find out and analyze the implementation of land acquisition for toll road construction and legal protection of agricultural land in relation to the construction of the Semarang-Demak toll road, Dukun Village, Karangtengah District, Demak Regency. This study uses empirical juridical legal research, with descriptive analytical research specifications. The results of the study can be concluded that the implementation of land acquisition for the construction of the Semarang-Demak toll road in Demak Regency in general is in accordance with the Land Acquisition Regulations for the Implementation of Development in the Public Interest and the deliberation stage for determining compensation has not been carried out, so that the implementation of Law Number 41 of 2009 regarding the Protection of Sustainable Food Agricultural Land, the implementation cannot be known. In the initial deliberation process there was no compensation in the form of replacement land for the agricultural land used. The temporary agreed form of compensation is cash. Future implementation should have implemented the law in the deliberation stage.


Tujuan dalam penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dan perlindungan hukum lahan pertanian dalam hubungannya dengan adanya pembangunan jalan tol Semarang-Demak Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Semarang-Demak di Kabupaten Demak secara umum telah sesuai dengan Peraturan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan tahap musyawarah penentuan ganti rugi belum dilaksanakan, sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum bisa diketahui pelaksanaannya. Pada proses musyawarah awal belum ada ganti rugi berupa lahan pengganti bagi lahan pertanian yang digunakan. Bentuk ganti rugi yang disepakati sementara adalah uang tunai. Pelaksanaan yang akan datang seharusnya telah mengimplementasikan undang-undang tersebut dalam tahap musyawarah.