Abstract The more developed human needs about technology, the more research will be conducted on increasingly rapid technological developments, one example is IoT or Internet of things. It cannot be denied that IoT is a future technology that will be widely used by humans, because IoT has a concept that aims to expand the benefits of internet connectivity that is continuously connected. Allows humans to easily communicate with all equipment connected to the internet network. For this reason, the researcher developed a research on the concept of data communication between devices and interfaces. In this study the website uses wireless which is connected to the internet network. This wireless device will use the ESP8266 wireless module that has been embedded in the Wemos D1 R1 Mini.

                                            ABSTRAK Jasa konstruksi adalah salah satu sektor yang memiliki resiko. Maka dari itu diambil penelitian tentang penerapan Keselamtan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek Pembangunan Gedung Tahap II Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta yang berada di Jl. A. Yani No. 139 di kota Semarang dan dikerjakan oleh kontraktor KSO. PT. Satriamas Karyatama-PT. Gala Tama. Karena proyek tersebut memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 ). Pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Tahap II Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Pada penelitian ini menggunakan kuesioner sebanyak 35 responden.. Setelah menyebarkan kuesioner dan didapat data dari responden selanjutnya dihitung dengan menggunakan rumus IKR. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagian besar responden adalah pekerja dengan presentase 62.8% dan berpengalaman lebih dari lima tahun dengan usia 20-50 tahun dan sebagian besar berpendidikan SMA sederajat dengan presentase 60%. Untuk jaminan K3 yang paling besar cukup baik dan penyebab timbulnya kecelakaan kerja yang paling banyak adalah kurangnya kesadaran pekerja itu sendiri sedangkan aturan yang diterapkan cukup baik. Untuk fasilitas APD yang sering digunakan helm proyek sampai dan taat pada rambu-rambu K3. Artinya program-program penerapan K3 pada proyek sudah dilaksanakan dengan baik. Kata Kunci : keselamatan dan kesehatan kerja, konstruksi, proyek, penyebaran kuesioner, hasil penelitian.

Abstract Digital information in the economic science developed in the upstream and downstream sectors. Developments are followed by many UKM using digital technology in marketing. The forecasting uses the Exponential Smoothing algorithm Exponential Smoothing method is a procedure of continuous repairs on the latest forecasting of data. UKM Batik Tinctori Natural Dye is one of the batik producers who produce batik from customer orders and fulfill distributor requests from batik trendsThe demand of customers and distributors has an effect on the number of production batik of Tinctori Natural Dye UKM which has resulted in any batik trend that is in demand in the following month. Forecasting is calculated using the Exponential Smoothing method and Eviews software and manual comparison to lead the accuracy of the forecasting value. This prediction can be used to predict the production of batik types from the demands of consumers and distributors. Forecasting uses several methods to make predictions using different alpha and beta constants. The Comparisons of forcasting for next three months 13, 14, 15 and forecast comparisons of original values by forecasting data that already exists three months before 10, 11, 12 to find better constants that can approach the original values.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 yang telah dirubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang menempatkan orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya sebagai subjek utama. Penjabaran dan pelaksanaan UU ini seharusnya juga dilakukan secara proporsional sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Papua, yang diatur dalam Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi. UU Nomor 21 tahun 2001 menyebutkan orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Hal-hal mendasar yang menjadi parameter kepentingan asli Orang Papua termaktub dalam Penjelasan UU Nomor 21 tahun 2001.
Law Number 21 Year 2001 which has been amended by Law Number 35 Year 2008 Concerning Establishment of Government Regulations Substitute Law Number 1 Year 2008 Regarding Amendments to Law Number 21 Year 2001 Concerning Special Autonomy For Papua Province Becoming Laws places indigenous Papuans and Papuans at generally as the main subject. The elaboration and implementation of this Law in Provinces and Regencies/Cities should also be carried out proportionally in accordance with the spirit and spirit of the nation and state that live in the noble values ??of the people of Papua, which are regulated in Special Regional Regulations and Provincial Regulations. Law Number 21 of 2001 concerning Special Autonomy for the Province of Papua states that the Orang Asli Papua are people who come from the Melanesian race which consists of indigenous tribes in the Papua Province and/or people who are accepted and recognized as indigenous Papuans by the Papuan indigenous people. The basic things that become parameters of the original interests of the Papuan people are contained in the Explanation of Law Number 21 of 2001 concerning the Special Autonomy of Papua and the human rights constitution.

Salah satu asas yang ada dalam hukum perjanjian adalah Asas Kebebasan Berkontrak. Berdasarkan asas ini, para pihak diberikan kebebasan  untuk menentukan isi, bentuk dan dengan siapa akan mengadakan perjanjian. Realisasi asas ini  nampak dalam Perjanjian Baku (standaard contract), yakni perjanjian yang  isi atau klausulanya sudah dibakukan oleh salah satu pihak sehingga pihak lainnya tidak ikut menentukan substansi perjanjian. Dalam Perjanjian Baku dikenal adanya konsep take it or leave it . Dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak, dalam Perjanjian Baku masih dimungkinkan adaya kebebasan berkotrak karena pihak yang tidak membuat perjanjian diberikan kebebasan untuk menerima perjanjian dilambangkan dengan ”take” atau menolak perjanjian dilambangkan dengan “leave”. Dengan demikian perjanjian baku yang mengenal take it or leave it telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam aspek formil karena tidak terdapat adanya paksaan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian.
One of the basic principles of the legal contract is the freedom of contract. According to this principle, freedom is given to determine the content, form, and to whom the contract is made. The realization of this principle appears in the standard contract, known as an agreement in which the content has been standardized. So the parties could choose to take it or leave it. Furthermore, there might be freedom of contract in standardize contracts because those who disagree are given the freedom to accept the agreement (“take”) or reject the agreement (“leave”). Eventually, the standard contract of “take it” or “leave it” is already suitable with the principle of freedom contract in the formal aspect because there is no pressure to commit in the contract.  

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 menambahkan objek praperadilan dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, sehingga objek praperadilan diperluas, yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah dengan adanya perluasan objek praperadilan tersebut apakah mencerminkan keadilan, kepastian serta kemanfaatan atau malah sebaliknya mencerminkan ketidakadilan, ketidakpastian serta tidak bermanfaat. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis mengapa Mahkamah Konstitusi memutuskan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Alasan diputuskannya penetapan tersangka sebagai salah satu objek untuk mengajukan praperadilan oleh Mahkamah Konstitusi adalah (1) untuk melindungi setiap warga negara terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang dapat merugikan hak setiap individu warga negara, (2) bentuk pengawasan dan mekanisme kontrol terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia, (3) penyeimbang dalam hal adanya benturan antara hak-hak individu dengan kekuasaan negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.
Decision of the Constitutional Court No. 21/PUU-XII/2014 has expanded the pretrial object regulated in the provisions of Article 77 of the Criminal Procedure Code. The pretrial object has expanded to the validity of the suspects, the search, and the confiscation. However, the problem arises with the expansion of the pretrial object whether it reflects justice, certainty and usefulness or even, on the contrary, reflects injustice, uncertainty and not useful. Therefore, the author will analyze the legal reasoning of the Constitutional Court which ruled the determination of the suspect as a pretrial object. It is found that the reasons are: (1) to protect every citizen from abuse of power by state institutions that can harm the rights of each individual citizen, (2) to supervise and control mechanisms for the process of law enforcement which is closely related to guaranteeing the protection of human rights, (3) to balance between individual rights and state power. This research is a normative legal research.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik. Tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur  kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik terdiri dari dua konsep perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.
The purpose of this research is to find out the legal protection of consumers in commerce transactions through electronic media. The purpose of consumer protection is to create a consumer protection system that contains the legal certainty principle. Such protection in buying and selling transactions is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Law Number 19 of 2016 concerning the amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. This article concluded that the legal protection for consumers in commerce transactions through electronic media consists of two concepts of legal protection, namely preventive legal protection and repressive legal protection.

Dengan pailitnya sebuah perusahaan maka akan menghentikan segala aktivitas perusahaan sehingga tidak lagi melakukan transaksi dengan pihak lain. Hal ini berbeda jika  perusahaan mengalami likuidasi. Oleh karena itu pembagian harta boedel pailit di bawah kendali kurator dengan diawasi oleh Hakim Pengawas. Menjadi permasalahan yakni, bagaimana perlindungan hukum terhadap upah pekerja/buruh didalam peringkat boedel pailit ditinjau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VI/2008; 18/PUU-VI/2008; dan 67/PUU-XI/2013. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang mana meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, hendak menemukan asas-asas, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Secara garis besar menurut penelitian ini, terdapat pergeseran pemikiran MK terhadap perlindungan buruh. Yang sebelumnya posisi pelunasan pekerja/buruh berada setelah hak tagih negara, kurator, biaya lelang dan kreditor separatis. Kemudian setelah putusan terakhir MK menyatakan untuk mendahulukan pelunasan upah pekerja/buruh diatas kreditor separatis bahkan lebih didahulukan dari hak tagih negara.
With the bankruptcy of a company, it will stop all company activities so that it no longer conducts transactions with other parties. This is different if the company experiences liquidation. Therefore, the distribution of bankrupt bankruptcy assets is under the control of the curator and overseen by the Supervising Judge. The problem is, how is the legal protection of workers' wages in the bankruptcy rate rating reviewed based on the decision of the Constitutional Court Number 2 / PUU-VI / 2008; 18 / PUU-VI / 2008; and 67 / PUU-XI / 2013. In this study, using legal research that puts the law as a building norm system, it wants to find the principles, rules of legislation, court decisions, agreements, and doctrines. Broadly speaking, according to this research, there is a shift in the Constitutional Court's thoughts on labor protection. Previously, the position of repayment of workers/laborers was after the right of state bills, curators, auction fees, and separatist creditors. Then after the final decision of the Constitutional Court stated to prioritize the payment of workers' wages above the separatist creditor even takes precedence over the state's right to claim.

This study explores the use of Broad Learning Systems (BLS) to predict the corrosion inhibition efficiency (CIE) of heterocyclic compounds, addressing limitations of deep neural networks (DNNs) such as vanishing gradients and computational inefficiency. BLS prioritizes network width over depth, enabling faster learning and improved generalization. Trained on quantum chemical properties (QCPs) of 192 heterocyclic compounds, BLS outperformed multilayer perceptron neural networks (MLPNN) and random forest (RF) models, achieving lower mean absolute error (MAE: 1.41), root mean square error (RMSE: 1.79), and higher R² (0.993). Predicted CIE values for quinoxaline derivatives (95.39% and 94.05%) aligned closely with experimental data. This study demonstrates the potential of BLS as an efficient, accurate, and scalable approach for predicting corrosion inhibition capabilities, contributing to advancements in corrosion science and environmentally friendly solutions.
 
Keywords - machine learning, broad learning system, neural network, corrosion.

Kebutuhan akan internet dan beragam fungsinya kian digemari di masyarakat. Pada perkembangannya, keamanan merupakan aspek penting dari suatu sistem. Banyak kalangan seringkali tidak bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi internet saat ini, khususnya serangan-serangan di dalam suatu jaringan komputer yang tentunya merugikan. Fokus penelitian ini adalah mengenai Intrusion Detection System (IDS) yang merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh sebuah sistem atau perangkat untuk dapat melakukan deteksi terhadap serangan yang mungkin terjadi dalam jaringan. Aktifitas internet dan serangan terhadap sistem komputer yang semakin meningkat, menyebabkan data yang harus dianalisis menjadi sangat besar. Metode Data Mining dapat menjadi salah satu pilihan untuk mendeteksi intrusi dari permasalahan peningkatan jumlah data yang besar. Permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah pendeteksian intrusi dengan mencocokkan pola lalu lintas jaringan dengan pola serangan yang telah diketahui (misuse), atau dengan mencari pola lalu lintas jaringan yang tidak normal (anomaly).