Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Demak dalam menciptakan iklim investasi yang berbasis nilai keadilan Islam. Kemiskinan bisa diatasi dengan meningkatkan pendapatan masyarakat, penanaman modal atau investasi adalah salah satu cara membuka lapangan pekerjaan yang secara otomatis mengurangi angka kemiskinan, sejauh manakah peran Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam mendukung investasi permasalahan dalam penelitian ini adalahbagaimanaKebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam menciptakan iklim investasi yang berbasis nilai keadilan islam suatu kajian peraturan Bupati Demak nomor 27 tahun 2013dan bagaimana problematika atas kebijakan peraturan Bupati Demak nomor 27 tahun 2013. Metode yang diguakan dalam penelitian ini merupakan spesifikasi penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam menciptakan iklim investasi yang berbasis nilai keadilan islam. Problematika atas kebijakan peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2013 yakni Faktor internal dari dalam Dinpm PTSP Kabupaten Demak Jumlah Sumber daya manusia yang terbatas, solusi yang diambil adalah dengan tetap memaksimalkan tenaga yang ada kedua, Sarana dan prasarana yang sudah terlalu lama, Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar dalam hal ini berasal dari calon investor itu sendiri

Tujuan dari penelitian ini adalah   untuk menganalisa perlindungan hukum transaksi E CommerceLovebird. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana   Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E CommerceLovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E CommerceLovebird Berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan wirausahawan. Metode yang digunakan dalam penulisan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E CommerceLovebird mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan pertama pasal 1243 KUH Perdata jika penjual melakukan   wanprestasi maka konsumen dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kedua Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni berdasarkan pasal 62 Undang undang Perlindungan Konsumen yang memberikan ancaman pidana terhadap pelaku usaha yang beriktikad tidak baik. Adapun problematika perlindungan Konsumen E CommerceLovebird terlatak pada dua aspek pertama tingkat kesadaran konsumen yang dirugikan dalam memperjuangkan hak-haknya selama ini masih rendah kedua Penegakan hukum terhadap produsen atau penjual barang terkait pelanggaran terhadap undang undang konsumen masih kurang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa eksekusi putusan pengadilan agama mengenai nafkah Iddah, Mut ah. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Kewajiban dari mantan suami yang berupa mut ah, nafkah iddah (bila istrinya tidak nusyus) dan nafkah untuk anak-anak. Pelaksanaan eksekusi terkait dengan kewajiban memberikan nafkah bagi bekas suami sebelum ikrar talak tidak diatur dalam undang undang, namun prakteknya hakim selalu berusaha agar bekas suami melaksanakan kewajibannya yaitu memberi nafkah untuk bekas istri sebelum dibacakan ikrar talak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi isi putusan terkait nafkah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Hakim Pengadilan Agama Semarang selalu mengantisipasi dengan cara hakim meajibkan bagi bekas suami untuk memberikan nafkah iddah, mut ah kepada bekas istri sebelum pengucapan ikrar talak. Dalam prakteknya eksekusi nafkah tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada aturan hukum yang jelas yang mengatur tentang eksekusi sebelum ikrar talak.bahwa upaya yang bisa dilakukan oleh bekas istri apabila mantan suami enggan memberikan nafkah iddah, mut ah adalah   mengajukan permohonan eksekusi terkait hak hak nafkah yang seharusnya diterima melalui ketua pengadilan agama.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kewenangan organisasi advokat dalam menyelenggarakan pendidikan advokat. Pasal 5 ayat (1) UU Advokat menerangkan bahwa yang dimaksud adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan, dampak dari terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) membuat publik bertanya-tanya karena Pangkal persoalannya, prosedur ini dinilai melanggar proses pengangkatan advokat dan juga belum ada kesepakatan yang jelas dan pasti antara kedua pihak yaitu Kemenristek dengan Organisasi Advokat terkait dengan mekanisme pelaksanaan PPA kedepan seperti apa.Dari latar belakang tersebut dua permasalahan pokok yaitu: (1) Bagaimana Kewenangan Organisasi Advokat dalam Pendidikan Advokat sesuai dengan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA) ; (2) Bagaimana Pengaturan ideal Organisasi Advokat dalam Pendidikan Advokat sesuai dengan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-diskriptif melalui pendekatan yuridis sosiologis. Simpulan yaitu Kewenangan organisasi advokat dalam Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019 yaitu masih melekat   serta turut andil dan tetap harus bekerjasama untuk menjalankan Pendidikan Profesi Advokat. Dengan belum adanya kesepakatan antara organisasi advokat dan kemenristekdikti terkait dengan Permenristekdikti No.5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PPA), maka mekanisme pelaksanaan PPA ini belum jelas dan pasti. Sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam melaksanakan Pendidikan Profesi Advokat yang terbaru nanti memiliki kualitas tinggi.

Zakat is a religious maaliyah ijtima iyah , worship associated with theproperty, which has a position is very important to improve the welfare of thecommunity, if properly managed, trustworthy, transparent Shari'a compliantIslamiyah, both collection and distribution. Suspected not optimal zakat becausethe government does not have specific policies to make zakat as a source of state  revenues. However, if the charity has shown remarkable function as a tool of  poverty and pensejahtera pengentas people, the government could begin to look to  charity as a major instrument in the nation's economy.The problem in this research is the utilization of zakat what is appropriateas the fight against poverty? And how is ideally Baznas utilization of zakat inCentral Java province attempted to alleviate poverty? The purpose of this studywas to determine the utilization of zakat is appropriate as the fight againstpoverty, and to determine the utilization of zakat in Central Java province Baznasstrived for poverty alleviation.The method used in this research is juridical empirical research, theresearch refers to the norms and principles of law contained in legislation andjudicial decisions and adjusted to actual conditions. Specifications of this research  is descriptive analytical research, a study that tried to illustrate the legal issues,  legal and studying it or analyze it according to the needs of the research in  question, namely on the Empowerment of charity as an effort to increase poverty.The data analysis used is qualitative analysis, which, after collecting data,processing is done, analyzing and constructing thoroughly, systematicallydescribes the relationship between different types of data. Further data iscompleted and processed, and then analyzed descriptively. So as to provide asolution to the problems in this study, which is about the Empowerment Zakat forPoverty Reduction Efforts?  Baznas utilization of zakat in Central Java province is not suitable as  reducing poverty. Because until now only zakat profession is maintained and only  a couple of the Local Government Unit (SKPD) only in Central Java. Poverty is  not just caused by natural factors alone, but also equitable development factors  influence on this issue. One solution is to empower community-based charity. In  effect, alleviating poverty is to alleviate the cause, either individuals or groups in  society.

Phenomenon that happened [at] banking [of] Moslem law during the time sometime not or  not yet touched from principles of Moslem law banking, good in context al-bai' (merchant), al-Ijarah  (renting), al-Musyarakah (corporation), al-Mudharabah (sharing holder), Ar-Rahn (the mortage), alqard (receivable debt), ad-dhaman and al-kafalah (guarantee and warranty), al-hawalah (evacuation of debt underwriter), but exactly sometime is equal to principle applied by conventional bank.  Principle by this Moslem law banking nor far with the fidusia which in this that penghutang  (debitur) that is: (1) giving materialism rights; (2) giving rights prioritize to creditor; (3) enabling to  giver of guarantee fidusia to remain to master the object of debt guarantee; ( 4) giving rule of law;  and (5) easy to executed the. The problem in this research are: (1) how the principles and remedies for the execution of  the collateral in Islamic banking; and (2) how the implementation of remedies for the execution of  the collateral in Islamic banking? The method used in this research is the method: (1) observation; (2) interview; and (3)documentation. This research target description of about: (1) how principle and solving of law for executing  guarantee in Moslem law banking; and (2) how implementation of solving of law for executing  guarantee in Moslem law banking. Result obtained that in solving of law for executing guarantee in banking that: (1) that  banking of Moslem law in solving of law for executing guarantee use the law fidusia and act to  apply the concept going into effect in Moslem law banking. Therefore principle which must be bring  back and apply the Islam concept in running Moslem law banking; (2) that implementation during  the time felt by debitor refer the system run by a Moslem law banking, debitor exactly its burdenprogressively heavily because of sanction applied by a banking. Therefore, banking of Moslem law  have to bring back or run the banking wheel have to relate the concept kemaslahatan, justice,  ta'awun.

Positive Law of the treasure together for this is still not the Resolute  to provide rules on the division of the problem treasure together all still feel  ambiguous are no rules that specify the split of the treasure together in  KHI (Compilation of Islamic Law) by dividing equally that half to his wife  and half for husband , but in a specific case by case if all decisions jointly  owned by such disputes will be found, less able to reflect the sense of  justice by a particular party, the Islamic law there is no clear division of the  treasure together, both in classical and contemporary jurisprudence, is not  even found in Al-Quran or Al-Hadith on this issue, there are certain  differences in solving problems of common property, from differences in  both the Positive Law and Islamic Law regarding subdivision and  settlement when there is a dispute about the treasure joint will be obtainedcomparison, the ratio will be understood as a positive step in understanding and explore how the distribution and completion of this common treasure, so that would be obtained justice for those who want to resolving the problem treasure together.Legal dispute settlement joint property according to the Law-Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law that according to article 37, that is: "If the marriage broke up because of divorce, the joint property set by statute each-each, any property obtained during marriage is community property, where as in the compilation of Islamic Law, joint property due to divorce will be split half and half for the husband to the wife.  The judge in the consideration of the joint property dispute resolution  processes as a result of the divorce, the judge must be able to contribute  to find a law that make of public order and sense of justice among the  parties in addition to the meaning of legal certainty and legal protection.  The procedure for resolving disputes together limitative property has been  set in the civil procedural law, ranging from the laws it until judge so  submission concerning joint property dispute after their divorce. In the process of dispute resolution does not rule out treasure along  with the reconciliation process or mediation outside the Judiciary or in  Non-Litigation with principles-principles and basic-basic fairness amongpihak. In Islamic law principles for dispute resolution highly promoted  because it will be much can find a sense of justice among between with  attention to customary law and without prejudice to the other party. But  when disputes the joint property is entered in the Litigation in court Judge  precisely given the right to according in this settlement by way istimbath  law as rights - the right of a judge that they have in accordance with the  main points of the power of Justice.

Environmental problems can NOT be released from the arrangement of spaceproblems in Indonesia, as well as THE issue occurred in the city of Semarang. It is caused  by Singer Development Activities The city ASPECTS NOT pay attention to the  Environment. In HAL embodies Sustainable Development, City of Semarang LocalRegulation No. 14 Year 2011 CONCERNING Spatial Plan Semarang from 2011 to 2031,  as the legal umbrella of the City Government of Semarang hearts set Spatial city.  Operates SPECIAL Research singer explained how consistency Regional Regulation No.14 of 2011 Against the Law on Spatial Planning No. 26 of 2007 and Law on the  Protection and Management of the Environment No. 32 of 2009, as the Guidelines,  Tutorial, and Strategy For the City of Semarang hearts held Governance And  Development Activities spatial. The method which was used hearts Research singer, using methods of normativejuridical approach, Research singer seeks to review conduct an inventory of positive law  and principles of the law incronceto to review then performed sinkronsiasi hearts HAL  singer Regulation No. 14 Year 2011 CONCERNING Spatial Plan Semarang 2011 -2031  WITH Devices legal rules structuring space, as well as the Protection and Management of  the Environment The previous beraku Currently in Indonesia.

Grant is an agreement that is in everyday life, especially in modern society, the covenant is a constantly found in everyday life. Classified in the grant agreement freely in word freely demonstrated their prestige from one side only, while the other woods do not have to provide counter prestisnya. In principle a grant can not be withdrawn, but for the reasons specified by law and given certain circumstances, a grant it is possible to be withdrawn by the giver.  The problems in this study are whether that is a consideration in the decision on the implementation of the cancellation judge grants of land by the grantor? And how the considerations of the judges are ideal to be applied in the cancellation of the grant of land by the grantor in Decision No. 95/Pdt.G/2004/PN Smg? The purpose of this research is to determine and analyze the consideration of judges in the implementation of the decision of cancellation of grants of land by the grantor; and to identify and analyze the consideration ofjudges ideal to be applied in the cancellation of the grant of land by the grantor No. 95/Pdt.G/2004/PN Smg. The method used in this research is normative juridical research.    Judge consideration by the Civil Code, Compilation of Islamic Law, Customary Law and Agrarian Law. The judge gives a decision that the grant made under the hand not have the force of law or legal defects that do not have binding legal force. The grant deed null and void, meaning not only canceled aktanya alone but the legal act also canceled. In an effort to cancellation of the grant by the grantor ideally Judge must look at aspects of the norms written and unwritten. Consequently sought the response of legal certainty for the parties involved to donate land. The judges must pay attention to how the decision to have the values of local wisdom into consideration in the cancellation of the land grant that will be actualized for the parties involved in making the grant deed.

The purpose of this research is to produce tangible results in providing comfort or convenience in turning on or off the night life at home everyday, especially for people who forget to turn off the lights. The method used in making microcontroller-based home lighting control using an android smartphone is. This research method consists of several stages, analysis methods, design methods, implementation testing methods, and maintenance. The results achieved are improving the aspects of comfort and convenience for agencies, where this series of tools works after bluetooth devices are available on android smartphones. connected to a bluetooth module which is connected to the Arduino microcontroller. Basically, the principle of using this tool is that users must be able to operate a smartphone based on the Android operating system. The conclusion of this research is that the Arduino-based light control device using bluetooth can fulfill its function to control the lights properly and the device is designed to be minimalist and safety so it is safe to use.